Yogyakarta, 24 September 2026 —Pengembangan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan manfaat ekonominya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat lokal. Gagasan tersebut menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung di Balai Warga Sutodirjan, Yogyakarta, dengan menghadirkan Dr. Siti Nur Azizah, S.E.I., M.E.I., akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta H. Budi Waljiman, S.H., M.H., Wakil Ketua DPRD DIY periode 2024–2029, sebagai narasumber.

Dalam kegiatan tersebut, Dr. Siti Nur Azizah menyampaikan materi bertajuk “Jogja Ramah Wisatawan, Warga Kudu Ikut Makmur” yang menekankan pentingnya pembangunan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, dan pemerataan kesejahteraan.

Pertumbuhan Pariwisata Harus Diikuti Pemerataan Kesejahteraan

Dalam pemaparannya, Dr. Siti Nur Azizah menjelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian DIY. Keberadaan destinasi wisata budaya, sejarah, kuliner, dan alam telah menciptakan berbagai peluang ekonomi. Namun, besarnya aktivitas pariwisata tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Mengacu pada data kemiskinan DIY periode Maret 2025 yang disajikan dalam materi, persentase penduduk miskin di DIY mencapai 10,23 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,47 persen. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kebijakan ekonomi yang mampu memperluas keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai pariwisata.

Menurut perspektif yang dipaparkannya, tantangan pembangunan pariwisata tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga bagaimana perputaran ekonomi dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha lokal.

Dalam konteks tersebut, masyarakat perlu memperoleh akses yang lebih luas terhadap peluang usaha, pasar wisata, pengembangan keterampilan, serta dukungan kelembagaan ekonomi.

Wakil Ketua DPRD DIY Tekankan Pentingnya Perhatian terhadap Ekonomi Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, H. Budi Waljiman, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua DPRD DIY, turut memberikan penuturan mengenai pentingnya pembangunan daerah yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran unsur legislatif dalam forum tersebut memperkuat ruang dialog antara masyarakat, akademisi, dan pemangku kebijakan mengenai pengembangan pariwisata serta peluang peningkatan ekonomi lokal.

Dalam konteks pembangunan daerah, penguatan sektor pariwisata memerlukan dukungan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, serta penciptaan peluang ekonomi yang dapat diakses secara lebih luas.

Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi penting agar perkembangan sektor pariwisata tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan manfaat pembangunan.

Penguatan UMKM dan Digitalisasi sebagai Strategi Pemberdayaan

Lebih lanjut, Dr. Siti Nur Azizah memaparkan sejumlah peluang pengembangan ekonomi masyarakat melalui pariwisata berbasis budaya, kuliner, wisata ramah muslim, serta penguatan usaha mikro dan kecil. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan masyarakat adalah meningkatkan daya saing produk lokal melalui perbaikan kualitas produk, kemasan, legalitas usaha, sertifikasi halal, serta pemanfaatan teknologi digital. Pelaku UMKM didorong untuk memanfaatkan media sosial, Google Maps, pemasaran daring, dan layanan pembayaran digital seperti QRIS untuk memperluas jangkauan konsumen.

Selain itu, pengembangan kampung wisata, homestay, kerajinan tradisional, serta paket wisata berbasis pengalaman budaya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keterlibatan ekonomi masyarakat secara langsung. Penguatan kelembagaan melalui kelompok sadar wisata, koperasi, dan paguyuban UMKM juga diperlukan agar masyarakat memiliki posisi yang lebih kuat dalam ekosistem ekonomi pariwisata.

Sinergi Akademisi dan Legislatif untuk Pariwisata Berkeadilan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan pemangku kebijakan dalam menjawab persoalan pembangunan ekonomi daerah. Perspektif akademik memberikan dasar analitis untuk memahami hubungan antara pertumbuhan pariwisata, ketimpangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, keterlibatan unsur legislatif membuka ruang pembahasan mengenai dukungan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat ekonomi lokal.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami potensi ekonomi di lingkungan sekitarnya serta terdorong mengembangkan usaha produktif yang berbasis pada kekayaan budaya dan sumber daya lokal. Pesan utama kegiatan ini adalah bahwa keberhasilan sektor pariwisata tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya wisatawan, melainkan juga oleh besarnya kontribusi pariwisata terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian usaha, dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana pesan penutup dalam materi yang disampaikan Dr. Siti Nur Aziza, S.E.I., M.E.I;

“Jogja istimewa bukan karena wisatawannya banyak, tetapi karena warganya ikut sejahtera. Ojo mung dadi penonton ing omahe dhewe.”

Semangat tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat lokal perlu ditempatkan sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat utama dalam pembangunan pariwisata yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.